Sempat Mangkir, Satu Tersangka Korupsi Dana PEN di Lembata Akhirnya Ditahan

LEMBATA, KOMPAS.com - LYL, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk proyek peningkatan jalan Lerahinga-Banitobo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya ditahan pada Selasa (17/9/2024).

Direktur CV. Lembata Jaya ini sempat mangkir dari panggilan penyidik karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta.

"Hari ini tersangka LYL sudah ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Yupiter Selan saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: RSUD Lembata Tak Punya Dokter Ahli Kandungan, Pasien Ibu Hamil Dirujuk ke Kabupaten Tetangga

Yupiter melanjutkan, LYL dan dua tersangka lain yakni YM dan YP ditahan sementara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lembata.

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, ketiganya akan dibawa ke Rutan Kupang untuk disidang.

"Besok penyerahan berkas dari penyidik ke jaksa peneliti. Jika berkas lengkap segera dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, lalu dilimpahkan ke pengadilan," pungkasnya.

Baca juga: Jaksa Terima Titipan Uang Pengganti Rp 1 Miliar dari Suami Tersangka Korupsi Dana PEN di Lembata

Kasus dugaan korupsi ini berawal ketika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 6 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan paket peningkatan Jalan Lerahinga-Banitobo segmen Lerahinga-Banitobo-Lamalela.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Politeknik Negeri Kupang terdapat beberapa segmen yang tidak memenuhi spesifikasi.

Hasil pemeriksaan akuntan juga ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.591.974.000.

Penyidik kemudian menetapkan LYL, AP selaku pejabat pembuat komitmen, dan konsultan pengawas berinisial YM sebagai tersangka.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.