JPPI: Kebijakan Kerja Paruh Waktu di ITB Buktikan Orientasi Kampus Komersialisasi

KOMPAS.com - Kebijakan bekerja paruh waktu untuk mahasiswa penerima beasiswa uang kuliah tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB) dinilai membuktikan orientasi kampus kebanyakan mengarah pada komersialisasi.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

"Kebijakan ini kian memperjelas orientasi kampus yang memang mengarah ke komersialisasi dan liberalisasi pendidikan," kata Ubaid melalui keterangan tertulis dikutip Jumat (28/9/2024).

Bahkan, kata Ubaid, berangkat dari kasus kewajiban kerja paruh waktu di ITB, praktik komersialisasi di pendidikan tinggi ternyata juga dimeriahkan dengan legalisasi perbudakan mahasiswa di kampus.

Baca juga: JPPI Tolak Usul Pemerintah Otak-atik Sumber 20 Persen Anggaran Pendidikan

JPPI tolak kebijakan kerja paruh waktu di ITB

Oleh karena itu, JPPI menolak adanya kebijakan kewajiban bekerja paruh waktu bagi penerima beasiswa UKT.

Sebab, menurut Ubaid, pemberian beasiswa adalah hak yang harus diterima oleh masyarakat dengan ekonomi lemah dan bukan bagian dari kemurahan hati kampus.

"Bukan sebaliknya, beasiswa bukanlah program kemurahan hati pemerintah/kampus negeri, lalu mahasiswa diwajibkan untuk melakukan tindakan balas budi dengan bersedia bekerja paruh waktu di kampus," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ubaid, kampus negeri seperti ITB, adalah kepanjangan tangan dari layanan pemerintah di pendidikan tinggi.

Baca juga: Biaya Pendidikan Sumbang Inflasi Terbesar, JPPI: Pemerintah Belum Laksanakan UUD 1945

Sehingga, beban pembiayaan kampus mestinya dibebankan pada APBN, bukan malah dibebankan kepada masyarakat.

"Kuliah menjadi mahal karena investasi pemerintah terhadap urusan pendidikan tinggi masih sangat minim, karena itu biaya kuliah mahal. Ini tidak hanya sebatas stigma tapi memang nyata benar adanya," ungkapnya.

Baca juga: JPPI: Harusnya Tak Ada Lagi Cerita Jutaan Anak Tidak Bisa Sekolah

Ubaid juga menilai, kewajiban bekerja tanpa ada upah adalah jenis perbudakan modern yang harus diwaspadai.

"Jadi bekerja paruh waktu di kampus itu bukanlah kewajiban mahasiswa penerima beasiswa, tugas mereka adalah belajar di kampus, bukan bekerja. Justru pemberian beasiswa ini adalah kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah (pengelola kampus negeri) kepada mahasiswa," tandas Ubaid.