Hukumonline.com

Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Partai Buruh, beberapa organisasi buruh, dan individual buruh yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Perpu Cipta Kerja. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan 21 ketentuan terkait ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat. Dapatkan ringkasan dalil pemohon dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 168/PUU-XXI/2023, lengkap dengan naskah konsolidasi UU Ketenagakerjaan yang telah dilengkapi putusan MK tersebut, GRATIS! Lengkapi form berikut untuk mengunduh dokumennya: https://lnkd.in/gJi74M_p

3 Aspek Baru Akreditasi Rumah Sakit, Soroti Standar Keselamatan Dalam upaya untuk memastikan bahwa standar akreditasi rumah sakit sejalan dengan kebutuhan kesehatan dan kebijakan rumah sakit saat ini, Menteri Kesehatan menerbitkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1596/2024. Di antara ketentuan lainnya, kerangka baru ini telah menyesuaikan berbagai aspek dan elemen terkait dengan standar akreditasi dan yang semula dijabarkan dalam Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1128/2022. Salah satu penyesuaian tersebut adalah penyederhanaan standar manajemen fasilitas dan keselamatan, dari lima aspek menjadi tiga aspek, terdiri dari: (1) pengelolaan risiko keselamatan kerja yang komprehensif; (2) penyediaan fasilitas pendukung yang aman; dan (3) pemeriksaan fasilitas dan lingkungan secara berkala serta pelaporannya. Baca analisis hukum terbaru kami di Indonesian Legal Brief (ILB) untuk mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan tersebut: https://lnkd.in/g_Fib35k

[Bolehkah Hakim Mempunyai Pekerjaan Sampingan?] Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU 8/2004, hakim tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengusaha. Hakim yang merangkap jabatan sebagai pengusaha berpotensi melanggar prinsip menjunjung tinggi harga diri dan prinsip berintegritas tinggi dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lalu, bagaimana jika hakim memiliki pekerjaan sampingan yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan? Selengkapnya: https://lnkd.in/gr6stfQf

[Menyongsong Tahun 2025, Ini Rekomendasi Topik Skripsi Bidang Hukum Bisnis] Melihat dinamika bisnis pada tahun 2025, akan banyak sekali fenomena yang akan terjadi. Topik hukum bisnis pun dinilai masih relevan untuk dipilih oleh mahasiswa hukum sebagai pilihan di penelitian tugas akhir. “Khususnya investasi. Pembahasan isu ini masih menarik karena dimensinya cukup luas,” ujar Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Lalu Wira Pria Suhartana kepada Hukumonline, Selasa (5/11/2024). Selengkapnya: https://lnkd.in/gCtqwHHU

[Begini Tanggapan JPU Atas Eksepsi Tony Budidjaj] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024), kembali menggelar sidang dengan Terdakwa Tony Budidjaja yang memasuki agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang disampaikan Tony dalam persidangan sebelumnya. Dalam agenda tersebut, JPU, Vichtor Mouri menyampaikan eksepsi yang disampaikan Tony mengada-ada, sehingga Majelis Hakim harus menolak eksepsi tersebut. Terdapat beberapa alasan disampaikan JPU agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tony tersebut. Selengkapnya: https://lnkd.in/gngQViTz

[Melly Goeslaw Usul Revisi UU Hak Cipta Masuk Prolegnas 2025-2029] Berbagai kalangan telah menyampaikan masukan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) 2025-2029 dan prioritas 2025. Tak hanya dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga HAM nasional, tapi juga anggota DPR. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Selasa (5/11/2024) Baleg DPR RI mengundang beberapa antara lain para pengusul RUU tentang revisi UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diwakili anggota Komisi X DPR, Melly Goeslaw. Selengkapnya: https://lnkd.in/g6qmDJeN

[Kasus Tom Lembong, Tim Penasihat Hukum Minta Seret Mendag Lain Soal Impor Gula] Ketua Tim Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengingatkan pentingnya penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Menurutnya, jika ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap menteri-menteri yang menjabat setelah Pak Tom Lembong. “Dalam surat resmi, Kejaksaan Agung menyebutkan rentang penyidikan adalah dari tahun 2015 hingga 2023, sementara Pak Tom hanya menjabat hingga 2016. Maka seharusnya, menteri-menteri setelahnya juga diperiksa,” ujarnya dalam konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11). Selengkapnya: https://lnkd.in/ghdPdzg3

[Penasihat Hukum Tom Lembong Pertanyakan Transparansi Bukti dan Penahanan] Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas kasus yang menjeratnya sebagai tersangka dalam korupsi importasi gula di tahun 2015-2016. Ketua Tim Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan kekecewaannya terhadap proses penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Menurutnya, penyidikan tersebut seharusnya transparan dan terbuka untuk publik agar masyarakat dapat memahami secara jelas apa yang sedang terjadi. Selengkapnya: https://lnkd.in/gaSBHAs8

Sing along sambil dapat edukasi keuangan dan seru-seruan bareng IDGITAF dan Juicy Luicy GRATIS, yakin gak mau dateng? Catat tanggalnya ya! 12-13 November 2024 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka Lantai 3, bakal ada IDGITAF dan Juicy Luicy yang bakal ikut memeriahkan kegiatan Indonesia Fintech Summit & Expo (ISFE) 2024. Nanti juga bakal ada 50+ booth perusahaan fintech ternama, 16+ sesi edukasi di Infinity Stage serta 25+ sesi conference. Jangan ketinggalan berburu door prize dan souvenir, ya! Follow @fintechid untuk dapat informasi detailnya dan kunjungi bulanfintechnasional.com untuk registrasi langsung, GRATIS!

[34 Advokat Ajukan Amicus Curiae Minta Vonis Bebas untuk Tony Budidjaja] Kasus advokat Tony Budidjaja yang didakwa melakukan pelaporan palsu atau fitnah sebagaimana termuat dalam perkara nomor 690/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menuai perhatian publik luas, khususnya profesi advokat. Di tengah proses persidangan sejak 29 Oktober 2024 lalu, terdapat 34 advokat mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Selengkapnya: https://lnkd.in/gurEgKVG